Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Damai Syukur Waruwu; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina

doi:10.34007/jehss.v4i2.805

Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.805

Damai Syukur Waruwu⁽¹⁾, Ediwarman Ediwarman⁽²⁾, Marlina Marlina⁽³⁾,

(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Sumatera Utara

Abstract

This paper aims to examine and analyze the legal rules governing the perpetrators of the Covid-19 health protocol violation, the factors causing the Covid-19 health protocol violation in North Sumatra, and the policies taken by the Police Mobile Brigade Corps against the Covid-19 health protocol violations. . The problem is that the Covid-19 pandemic demands a response from the Police as law enforcement officers in playing their role in disease control efforts, educating the public, and taking action against crimes that see the outbreak as an opportunity to commit various crimes. To approach this problem, the theory of the legal system is used. The data were collected through interview guidelines and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), as well as other regulations such as Telegram Letter Numbered ST/3220/XI/KES.7./2020, Regulation of the Minister of Health, Instruction of the Minister of Home Affairs. Factors that encourage violations of health protocols are internal factors consisting of economic factors and lack of public concern. External factors consist of people's habits, people's distrust of the government, the existence of new normal policies. Brimob policies taken are penal and non-penal policies.

Keywords

Legal Studies; Action; Mobile Brigade Corps; Offenders; Health Protocol; Covid-19.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.805

References

Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 183-192,

Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 99-116. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614

Ginting, H. & Muazzul. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2): 32-40.

Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 166-173,

Hadi, S, (2010), Metodologi Research, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan

/Pid.B/2015/PN. Lbp). JUNCTO, 2(1) 2020: 9-15

Hasmayni, B, (2016), Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2).

https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertamacovid-19, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

Muhammad, A, (2014), Metode Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siallangan, A.F, & Siregar, T. (2017). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1) 2017: 1-7

Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum5, (2): 60- 67.

Silalahi, S.D, Munawir, Z & Syaputra, M.Y.A, (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor: 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 174-182,

Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimlogi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn).

JUNCTO, 2(1) 2020: 41-50

Soekanto, S, (2012), Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, S, (2013), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN. Tjb). JUNCTO, 1(2) 2019: 158-165,

World Health Organization, 2020, Archived: WHO Timeline - COVID-19, Diperoleh dari https://www.who.int/news-room/detail/27-01-2020-who-timeline---COVID-19.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7. /2020.

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.805