17 articles in this issue
Reni Mardiani,Happy Yulia Anggraeni DOI : 10.26623/humani.v13i1.6603 | Abstract views: 28 times
HAKI yaitu bukti nyata pengakuan hak milik itu sendiri dan hak yang diberikan didalam suatu waktu yang telah ditentukan untuk kemudian dinikmati atau digunakan. Selama waktu itu, dapat dinikmati, digunakan, ataupun mengeksploitasi hak itu dengan seizin da... see more
Wahyu Dwi Prakoso DOI : 10.26623/humani.v13i1.6171 | Abstract views: 14 times
Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, termasuk sanksi rehabilitasi. Namun faktanya, selama lima tahun terakhir, jumlah orang yang melakukan kejahatan justru meningkat. Penulis menggunakan pendekatan ... see more
Enzelica Fatricia DOI : 10.26623/humani.v13i1.6452 | Abstract views: 18 times
Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pi... see more
Angry Felliawan DOI : 10.26623/humani.v13i1.6405 | Abstract views: 14 times
Proses kepemilikan tanah yang diperoleh dari warisan mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan berdasarkan hukum ad... see more
Dahlia Aprilianti DOI : 10.26623/humani.v13i1.6359 | Abstract views: 22 times
Indonesia continues to increase economic growth by conducting the acceleration of the development of national strategic projects. The role of the appraisal profession in the National Strategic Project is needed in the denying the value of changes in loss.... see more
Iwan Nazori DOI : 10.26623/humani.v13i1.6453 | Abstract views: 15 times
Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejaha... see more
Rantika Adelia Putri DOI : 10.26623/humani.v13i1.6455 | Abstract views: 20 times
Hukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan ... see more
Luthfiah Rahma DOI : 10.26623/humani.v13i1.6454 | Abstract views: 17 times
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt... see more
irma maulida,ari nurhaqi DOI : 10.26623/humani.v13i1.6472 | Abstract views: 19 times
Tanah atau lahan disini dapat dialih fungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, misalnya di daerah perkotaan dimana Pertumbuhan aktivitas kota mengakibatkanintensitas penggunaan lahan di pusat kota menjadi sangat tinggi. Seiring dengan perkemb... see more
Niken Ariska Handayani,Ery Agus Priyono DOI : 10.26623/humani.v13i1.6495 | Abstract views: 28 times
AbstractNotary is an official authorized to make authentic deeds. An authentic deed is a deed that has strong evidence in court. As a Notary, prudence is important, because the Notary is responsible for the deed and the parties who sign the deed. Mistakes... see more
Azis Khurniawan DOI : 10.26623/humani.v13i1.6560 | Abstract views: 24 times
Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. S... see more
Hariyanto Hariyanto,Daud Rismana,Hajar Salamah Salsabila Hariz,Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri,Intan Ayu Nur Laili DOI : 10.26623/humani.v13i1.5393 | Abstract views: 60 times
Interfaith marriages in Indonesia, legally legally, are not specifically regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 explains that marriage is legal if it is carried out according to the laws of e... see more
Sandya Erlangga,Ryan Muthiara Wasti DOI : 10.26623/humani.v13i1.6326 | Abstract views: 38 times
Kewajiban Gubernur dalam melaksanakan Program Strategis Nasional tidak selamanya optimal. Fakta bahwa masyarakat menolak pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Program Strategis Nasional merupakan cerminan bahwa Gubernur hanya menjalankan kewajiba... see more
Muhammad Junaidi,Aga Gumilang Kristiyawan DOI : 10.26623/humani.v13i1.6967 | Abstract views: 33 times
Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa mekanisme serta kendala atas PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah. Penegakkan disiplin anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003,dan PerkapolriNo.Pol. 7 Tahun 2006. ... see more
Rocky Marbun DOI : 10.26623/humani.v13i1.6842 | Abstract views: 19 times
Artikel ini bertujuan untuk menunjukan terbentuknya suatu bentuk kekeliruan epistemologis yang memunculkan kesesatan berpikir oleh Hakim dalam menetapkan dan memutuskan dalam proses persidangan perkara pidana sebagai suatu bentuk kejahatan yang sempurna y... see more
Tumanda Tamba,Wafda Vivid Izziyana,Subaidah Ratna Juita
The purpose of implementing job loss insurance is to provide legal protection while maintaining a decent standard of living when workers lose their jobs/are laid off so that it will motivate workers to want to work again or try to be independent. This stu... see more
Nigita Okvimada,Muh Afif Mahfud DOI : 10.26623/humani.v13i1.6892 | Abstract views: 36 times
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhny... see more