Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 1 Number 3 Year 2019

6 articles in this issue 

Sumarfa Sumarfa,Guasman Tatawu,Kamaruddin Jafar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terh... see more

Pags. 348 - 366  

Wa Ode Surti Ningsi,La Sensu,Muh. Sabaruddin Sinapoy

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan reklamasi Teluk Kendari yang berperspektif perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan sumber daya alam yang ada di pesisir Teluk Kendari, serta menganalisis pembangunan ... see more

Pags. 367 - 381  

Rahmi Paramitha Amiruddin,Guasman Tatawu,Kamaruddin Jafar

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, maka syahbandar dapat melakukan pendelegasian wewenang dengan cara menunjuk pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang Kesyahban... see more

Pags. 382 - 396  

Umar Ali,Guasman Tatawu,Muhammad Sabaruddin Sinapoy

Aspek perizinan spektrum frekuensi Radio sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan konsep perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, lebih ef... see more

Pags. 397 - 413  

Rusnadi Dwi Saputra,Herman Herman,Oheo K. Haris

Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak-hak Narapidana serta ratio legis Terhadap Pembatasan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme. Dalam tesis penulis mem... see more

Pags. 414 - 428  

Darwin Pandjaitan,Herman Herman,Oheo K. Haris

Saksi selaku pemberi uang dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun ... see more

Pags. 429 - 441