ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Social Sciences
Law
Education
Economy
Religion
Public administration
Political Sciences
Research
History
Communication
all records (69)

Languages
English
Spanish
Portuguese
German

Countries
Indonesia
USA
Germany
South Africa
Brazil
Canada
Australia
Spain
Ukraine
Turkey, Turkish Republic
all records (67)

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
46.669  Articles
1 of 4.668 pages  |  10  records  |  more records»
Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (hereinafter referred to as UU-PA) has given special authority to the Government of Aceh to regulate natural resource management issues, including in the land sector. This is one of the affairs given to... see more

This article addresses how to implement the Government of Aceh's role in resolving emergency circumstances resulting from natural and man-made disasters. As a strategy for addressing the post-disaster effects in Aceh, it is essential to implement regulati... see more

ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No.... see more

This article addresses how to implement the Government of Aceh's role in resolving emergency circumstances resulting from natural and man-made disasters. As a strategy for addressing the post-disaster effects in Aceh, it is essential to implement regulati... see more

ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No.... see more

This research aims to examine the effectiveness of Panglima Laot's institution authority in the maritim area to resolve sea disputes and to find an ideal dispute resolution model to be used. This research uses qualitative method by sociological juridical ... see more

ABSTRAK: Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lembaga... see more

ABSTRAK. Status Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri memiliki implikasi pada kewenangan yang dimilikinya. Aceh memiliki kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain... see more

ABSTRAK. Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UU tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan menggunakan teknik content analysis. Dari bahasan ditemukan bah... see more

1 of 4.668 pages  |  10  records  |  more records»