ARTICLE
TITLE

Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam

SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkawinan masyarakat Baduy (baik Baduy Dalam, Baduy Luar, maupun Baduy Muslim) dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perlunya pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan prosedur perkawinan bagi masyarakat Baduy dalam rangka mendukung kelestarian hukum adat Baduy, seperti peraturan daerah yang telah ada sebelumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan studi terhadap bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara perkawinan masyarakat Baduy dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti masyarakat Baduy tidak mengenal poligami, tidak mengenal perceraian, melakukan pernikahan dini, dan lain-lain. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami, perceraian, dan batas umur menikah. Karena masyarakat Baduy semakin lama-semakin banyak keturunannya, maka peraturan daerah yang mengatur perkawinan Baduy pun harus segera dibentuk sesuai dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam (bagi Baduy Muslim). The Comparison of Marriage Procedures Between Baduy and Kompilasi Hukum Islam This study aims to compare between the marriages in the Baduy community (Inner Baduy, Outer Baduy, and Muslim Baduy) and marriages arranged by the Compilation of Islamic Law. This study also examine the need for the establishment of a Regional Regulation relate to marriage procedures in the Baduy community in order to support the preservation of Baduy customary law (such as the pre-existing Regional Regulation namely Lebak District Regulation No. 32 of 2001 concerning Protection of the Customary Rights of the Baduy). This study uses normative methods. The results indicate that there are many differences between Baduy marriages and marriages arranged in the Compilation of Islamic Law such as Baduy people never do a polygamy, divorce, early marriage, and others. Though Compilation of Islamic Law has regulated polygamy, divorce, and the age limit for marriage. In addition, because the Baduy community is getting more and more offspring, as aresult it needs the Regional Regulation governing Baduy marriages in accordance with the Baduy Customary Law and Compilation of Islamic Law (for Muslim Baduy).

 Articles related

Anatolii Anatoliiovych Rusetskyi,Serhii Mykolaiovych Lelet,Vladyslav Oleksiiovych Dopilka,Nelli Yuriivna Tsybulnyk    

AbstractThe purpose of this article is to study the specifics, and characteristics of administrative and legal regulations of the territorial defense system of Ukraine, as well as to find the optimal model of legislative changes in the field. While writi... see more


Syukri Kurniawan,Hari Sutra Disemadi,Ani Purwanti    

Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan is... see more


Avisena Aulia Anita    

Poligami dewasa ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keberadaan asas monogami relative yang berlaku di Hukum Perkawinan Indonesia, dimana membuka peluang untuk dapat melakukan poligami. Hal ini membuka celah hukum praktik poligami yang t... see more

Revista: Yurispruden

Avisena Aulia Anita    

Poligami dewasa ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keberadaan asas monogami relative yang berlaku di Hukum Perkawinan Indonesia, dimana membuka peluang untuk dapat melakukan poligami. Hal ini membuka celah hukum praktik poligami yang t... see more

Revista: Notaire

Mochamad Wahid Hasym    

Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdsarkan Peraturan ini merupakan pel... see more