ARTICLE
TITLE

PENGATURAN KAWASAN SUCI PANTAI DALAM PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA DI PROVINSI BALI

SUMMARY

Arrangement sacred area coast There was a conflict norm in Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) orientation zoning regulation of sacred area encompassing a) Sacred area as conservation area; and b) Ban on all kinds of activities and/or businesses to degrade the quality environmental and values sacredness with Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf  b, The provision of means for water recreation on the beach, sea waters, rivers, lakes and reservoirs. This requires a legal product to Form arrangement more specialized (lex specialis) in order to be arranged in detail regarding sacred. In this case the implementation of the regulation on the holy was empty (rechtsvacuum)Pengaturan kawasan suci pantai terdapat konflik norma pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) arahan peraturan zonasi kawasan suci mencakup a) kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan b) pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, Penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk. Hal ini memerlukan produk hukum untuk membentuk pengaturan yang lebih khusus (lex specialis) agar diatur secara terinci mengenai kawasan suci. Dalam hal ini pelaksanaan pengaturan terhadap kawasan suci masih kosong (rechtsvacuum).

 Articles related

Ni Ketut sari Adnyani, I Wayan Windia, Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas pengaturan pemanfataan ruang dan model ideal pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan kawasan wisata. Jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undan... see more


Panca Subagyo    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian ... see more


Endra Wijaya,Ricca Anggraeni,Andi Ardillah Albar    

AbstractThis article focuses on how Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plays its role in forming the international trade law in South-East Asia, and the readiness of Indonesia in response to such developing ASEAN’s role. This article uses doc... see more

Revista: Mimbar Keadilan

Sahuri Lasmadi,H. Usman H. Usman,Elly Sudarti    

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Su... see more


ilham putuhena    

Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan l... see more