SUMMARY
This study aims to see the relations made by the authorities and entrepreneurs related to the opening of oil palm plantations,has left people neglected in giving their participation, coupled with policy-making on the basis of materialistic interest, ultimately making the community seek to fight and form a forum to eliminate such an impartial policy.The method used is qualitative research with analytical descriptive approach. Data were analyzed through critical theory of Herbert Marcuse of individual relation, power and consciousness. Ultimately the practice can be analyzed and viewed as a scientific study in academic field.The results shows, the relationship between authorities and businessmen based more on logic instrumentalist with the practice of the unbalanced relations in the determination of policy and discourse oil palm plantations. Practice was manifest in the results of decisions that harm the public with the negotiation and manipulation of structured, which ultimately only benefit the village the apparatus and subordinate. The situation was conducted by village the apparatus as the highest authority in the public, because it has the authority in making decisions. It turns of power owned has been applying of authoritarian power, because power was used to enrich themselves and their group. Moreover, without the articipation of the public to be involved in taking the policy, finally making an attempt to counteract such power shape. Resistance was none other than to disassemble domination and patterns power carried the village the apparatus by means of unification through the establishment of environmental care Nangka village. As a forum to disassemble the power of the practice and the public in expressing their aspirations legally.Keywords:Relation, Power, Capital and Resistance.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat relasi yang dilakukan oleh pihak penguasa dan pengusaha terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit, telah membuat masyarakat diabaikan dalam memberikan partisipasinya, ditambah dengan pembuatan kebijakan atas dasar kepentingan materialistis, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melakukan perlawanan dan membentuk forum untuk menghilangkan kebijakan yang tidak memihak tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dianalisis melalui teknik analisis kritis mengunakan teori kritis Herbert Marcuse mengenai konsep relasi, kekuasan dan kesadaran individu. Akhirnya praktik itu dapat dianalisis dan dipandang sebagai sebuah kajian ilmiah dalam bidang akademis. Hasil penelitian menunjukan, hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumentalis dengan adanya praktik relasi yang tidak seimbang dalam penentuan kebijakan dan wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Praktik itu terwujud dalam hasil keputusan yang merugikan masyarakat dengan adanya negosiasi dan manipulasi terstruktur, yang akhirnya hanya menguntungkan pihak aparatur desa dan bawahanya. Keadaan itu dilakukan oleh aparatur desa sebagai pemegang kekuasaan tertingi dan memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Ternyata kekuasan yang dimilikinya telah menerapkan kekuasan yang otoriter dalam upaya untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya. Terlebih lagi tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan itu, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melawan bentuk kekuasan tersebut. Perlawanan dilakukan tidak lain adalah untuk membongkar dominasi dan pola kuasa yang dijalankan aparatur desa dengan cara melakukan penyatuan melalui pembentukan forum peduli lingkungan Desa Nangka, sebagai wadah untuk membongkar praktik kuasa dan tempat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara legal.Kata Kunci: Relasi, Kuasa, Modal dan Perlawanan.